SEKAYU, MUBA BERSUARA —
mubabersuara.web.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyatakan setuju dengan rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik yang dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru-guru honorer di daerah.
Yahya menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi agar aset yang sudah telanjur dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat.
"Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," ujar Yahya, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: MBG Berhenti Sementara, Harga Ayam dan Telur Anjlok, Stok Susu UHT Kembali Melimpah?
Politikus Golkar itu menegaskan bahwa sejak awal dirinya tak sepakat dengan pengadaan motor listrik untuk SPPG karena tidak sesuai dengan kebutuhan operasional pengelola dapur program makan bergizi.
“Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja," kata Yahya.
Dia juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan motor listrik tersebut.
Akibatnya, fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana tidak dapat dilakukan secara maksimal.
Motor listrik BGN dihibahkan
Diberitakan sebelumnya, Agustina Arumsari menyatakan motor listrik untuk operasional SPPG telah dibeli pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana dan harus dimaksimalkan kegunaannya.
Menurut dia, aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara harus dimanfaatkan secara optimal.
Namun, BGN akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. "Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).
Baca juga: Kejati Sumsel terima pengembalian uang korupsi Rp219 miliar
Seluruh barang yang telah dibeli pada 2025 akan dievaluasi agar tetap dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, evaluasi juga akan dilakukan terhadap berbagai perangkat teknologi informasi dan barang pengadaan lainnya yang sempat menjadi sorotan.
“Tapi poinnya enggak cuma itu tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah telanjur dibayar (maka) dimaksimalkan," kata dia.
Agustina menekankan, pemanfaatan barang-barang yang telah dibeli menjadi salah satu upaya BGN menyisir anggaran pada 2026.
sumber: nasional.kompas.com
Rekomendasi Sponsor